Sebagai tindaklanjut surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 989/2-11/XII/2015 tanggal 15 DDesember 2015 dan dalam rangka peningkatan disiplin aparatur sipil negara, maka terhitung mulai januari 2016, Seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh telah menggunakan absensi on-line sebagai pertimbangan disiplin dan perhitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Bersamaan dengan hal tersebut dan untuk keseragamaan pemanfaatan aplikasi absensi dan perhitungan pembayaran tunjangan kinerja, maka telah dilakukan pengalihan aplikasi yang sebelumnya dikelola secara mandiri pada Server Subbagian Kepegawaian Kanwil BPN Provinsi Aceh menjadi aplikasi yang terkoneksi dengan server Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dengan terkoneksinya mesin absensi sidik jari pada Kanwil dan Kantor Pertanahaan di Provinsi Aceh maka kehadiran dan pembayaran Tunjangan Kinerja para pegawai se-Provinsi Aceh dapat langsung dimonitor oleh Kementerian, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai serta akuntabilitas pembayaran tunjangan kinerja para pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.

 

Bapak Ferry Mursidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mencoba langsung penggunaan Arsip Tronik Mandiri (ATM) Kepegawaian di booth Pameran Hantaru tanggal 8 November 2015 di Jakarta. Menurut beliau sudah waktunya seluruh lini organisasi melaksanakan tugas secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan bersama. "Keterbatasan tenaga ukur di lapangan tentu berdampak pada jam dan volume kerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugas, jangan lagi di repotkan dengan kewajiban melengkapi berkas-berkas untuk urusan kepegawaian, semua lini harus bersinergi untuk kelancaran pelayanan masyarakat!"  

Tanggal 24-25 April 2014, Sekretaris Utama BPN RI, Drs. Suhaily Syam, SH, MM dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian BPN RI, Ir. Putu Suweken MURP, mengadakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Aceh. Selain melakukan evaluasi dan membahas strategi percepatan penyelesaian kegiatan program Strategis bersama para pejabat di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Aceh, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk penyerahan sertipikat program legalisasi aset sebanyak 827 Sertipikat, dengan rincian; 207 untuk warga Kabupaten Aceh Besar, 76 sertipikat untuk warga Kota Sabang dan sisanya sebanyak 404 sertipikat untuk warga Kota Sabang. Selain itu, Kanwil BPN Provinsi Aceh juga telah menargetkan penyelesaian 600 sertipikat kepada nelayan serta 700 sertipikat bagi UKM di Provinsi Aceh.

Selanjutnya dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian BPN RI juga turut memantau pengelolaan administrasi kepegawaian termasuk pemanfaatan ATM (Arsip Tronik Mandiri) Kepegawaian. Seperti halnya ATM (Anjungan Tunai Mandiri), maka ATM Kepegawaian memerlukan kartu berupa Kartu Pegawai (Karpeg) elektronik untuk memanggil berkas kepegawaian yang diperlukan (sesuai nama yang tertera pada Karpeg), kemudian pegawai yang bersangkutan dapat langsung mencetak dan memanfaatkan berkas kepegawaiannya.

 

Page 4 of 4

Media Sosial

Hubungi Kami

Sub Bagian Kepegawaian, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh.
Jl. Teuku Nyak Arief (Lamgugob) Banda Aceh.